Idea

Berfikir Terbalik, Agar Purworejo Tak Terdisrupsi?

Oleh: Ir. Kresno Pujonggo, IAI

Digital system atau IT digerakkan oleh generasi millenium ke tiga telah mempengaruhi pikiran manusia seantero jagad.

Mereka yang menguasai ilmu tersebut dan saat ini berumur disekitar 35 tahun. Kelompok mapan berada diantara usia 50 tahun – 55 tahun biasanya merasa tidak perlu mengembangkan inovasi baru oleh karena dianggap membuang cost dan pikiran yang tidak perlu.

Sikap dan keadaan seperti itu pada dasarnya sedang mengalami serangan virus millenium yang menggerogoti kaki dan bisa tumbang tanpa terasa.

Seperti pada awal berdirinya taxi online, betapa operator sekelas Blue Bird limbung berlanjut beberapa diantaranya hilang dari peredaran.

Melalui demo menyalahkan aturan-menyalahkan yang tak berkaitan dengan keilmuan digital menjadi seru dan hanya ditanggapi terkekeh oleh millenium.

“Disruption”, kata Renald Kasali, seorang motivator terkenal yang sekali diundang oleh Bank Mandiri dibayar diatas Rp 100 juta adalah pemahaman baru yang harus dimengerti oleh sistem dimanapun jika tak ingin tumbang ditelan jaman.

Rasa mapan itu ada di Kabupaten bernama Purworejo yang nyaman dengan sebutan kota pensiunan. Sungguh suatu sikap berciri menerima dan diam.

Ada keadaan yang menghambat oleh karena sikap mapan yang selama ini menyelimuti pada jalan pikiran masyarakatnya juga aparat setempat.

Untuk mengakui dan merasa salah dalam menetapkan hari jadi kota saja demikian alot padahal hanya sekedar merunut sejarah lalu ditetapkan.

Jika kemudian atas dasar kesepakatan (Magelang Expres, Rabu 27 Feb 2019) maka millenium akan terkekeh geli mengapa gagal paham diulang kembali.

Ternyata umur yang tadinya 1118 berubah menjadi 188 berbeda angka 930 tahun. Harus berfikir terbalik mungkin itu kata yang paling tepat agar motivasi terpicu dan inspirasi baru muncul di Purworejo.

Penguasa setempat ada di birokrat tapi kekuasaan ada pada aparat terlihat menggelayut di kota tua Purworejo.

Betapa tanah seantero kota tidak dalam kekuasaan pemerintahan sungguh menghambat inspirasi, padahal tanah itu dulu diambil dari tangan colonial Belanda tanpa membeli sepeser apapun.

Mengapa tidak pemerintah daerah diberi barang sepetak untuk dikembangkan menuju masa depan?

Mengelola demi perkembangan wilayah dapat mengacu kepada Undang-undang Pokok Agraria tahun 60 atau menengok Dekrit Presiden tahun 1955.

Tanah dan air untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tak tercermin.

Itulah persoalan. Mengapa pula DPRD Purworejo menyebut kota ini sebagai kota perjuangan justru sejarah cikal bakal lahirnya Inspirasi Nasionalisme Indonesia melalui “peran” dan sikap Pangeran Diponegoro tak pernah disebut dalam penjelasan sejarah Purworejo.

Demikian juga dengan nama Bagelen yang malah dikecilkan sekedar dalam pengertian nama kecamatan atau nama desa.
Berjuang dalam pengertian merebut kekuasaan dan menang dari Belanda adalah heroik perjuangan bangsa Indonesia bukan kemenangan orang-orang di pihak Belanda tentu sebuah kelaziman terbalik.

Seperti yang dirumuskan oleh tim hari lahirnya “Purworejo Baru” masih mengandung konotasi seperti itu dapat disebut merupakan “disruption”.

Heroik perlawanan terhadap Belanda tidak muncul pada penjelasan justru ada “kamuflase” dari tokoh-tokohnya merupakan sikap menghambat untuk menyebut Purworejo sebagai kota pejuang.

Penetapan hari lahir Purworejo atas dasar prasasti Kayu Arahiwang telah membelenggu jiwa sedemikian lama demikian juga ritual-ritual kebesaran yang tak terkait dengan heroik perjuangan perlu dikoreksi agar kebesaran tanah Bagelen bisa muncul dan bersinar sebagai mana yang pernah tercatat dalam sejarah.

Nama Purworejo adalah penamaan baru dari sebuah penggabungan wilayah Brengkelan dan Kedungkebo bukan sebuah wilayah sebesar kabupaten sekarang.

Tanah shima yang tersebut dalam prasati Kayu Arahiwang lebih dapat diterima sebagai nama Bagelen. Jadi masih ada pemahaman dasar yang keliru tentang hari lahir itu.

Apakah yang dimaksud adalah hari lahir kota Purworejo atau wilayah Kabupaten Purworejo. Rupanya kesepakatan yang telah diputuskan masih perlu diperdebatkan dengan cara berfikir terbalik agar Purworejo tak mengalami “disruption”.